Peraturan Walikota (Perwali) Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Wali Kota ini diterbitkan untuk memperbarui pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan reformasi birokrasi yang dinamis. Perubahan utama difokuskan pada penambahan ketentuan mengenai muatan minimal Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP.

Secara substansial, peraturan ini mewajibkan LHE AKIP pada Perangkat Daerah minimal memuat pendahuluan, hasil evaluasi, dan rekomendasi. Evaluasi AKIP sendiri dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berdasarkan lembar kerja evaluasi dengan komponen yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota. Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam LHE yang berfungsi sebagai bahan pelaporan kepada Wali Kota. Pelaksanaan evaluasi dilakukan setiap tahun anggaran dengan mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.