Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 4 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan berkenaan dengan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Balangan untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Satpol PP meliputi pengelolaan urusan ketatausahaan, perumusan kebijakan pembinaan personal, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, koordinasi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta koordinasi pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

Struktur organisasi Satpol PP terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pembinaan Personal, Koordinasi dan Pengawasan Operasional, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Penegakan Peraturan PerUndang-undangan Daerah, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sub Bagian Tata Usaha bertugas melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol, ketatalaksanaan dan pelaporan. Seksi Pembinaan Personal, Koordinasi dan Pengawasan Operasional bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas personal Satpol PP serta pengkoordinasian dan pengawasan dalam operasional tugas-tugas. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum bertugas melaksanakan, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Seksi Penegakan Peraturan PerUndang-undangan Daerah bertugas membina dan melaksanakan penegakan peraturan perUndang-undangan daerah. Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satpol PP sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Persyaratan untuk diangkat sebagai Polisi Pamong Praja meliputi PNS, berijazah minimal SLTA atau berpangkat Pengatur Muda (II/a), tinggi badan minimal 160 cm (laki-laki) dan 155 cm (perempuan), usia minimal 21 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta lulus Diklat Dasar Polisi Pamong Praja. Segala biaya untuk kegiatan Satpol PP dibebankan kepada APBD.

Uraian tugas unsur-unsur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan hal-hal lain sepanjang mengenai pelaksanaannya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

(-)