Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Talaud No. 2 Tahun 2012

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan barang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Latar belakangnya adalah untuk mengelola barang daerah secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah untuk mengamankan barang milik daerah, menyeragamkan langkah-langkah pengelolaan, memberikan jaminan kepastian hukum, menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, mewujudkan akuntabilitas, serta mewujudkan pengelolaan yang tertib, efektif, dan efisien.

Bupati memiliki wewenang tertinggi dalam pengelolaan barang milik daerah, termasuk menetapkan kebijakan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan tanah dan bangunan. Sekretaris Daerah bertindak sebagai pengelola barang, dibantu oleh Kepala Unit Pengelola Barang Milik Daerah. Kepala SKPD bertanggung jawab atas pengelolaan barang di lingkungan masing-masing. Peraturan ini mengatur perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan (pinjam pakai, penyewaan, penggunausahaan), pengelolaan barang daerah yang dipisahkan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan. Penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan dilakukan untuk memastikan pengelolaan yang tertib.

Peraturan ini juga mengatur mengenai tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi barang, serta penyelesaian sengketa barang milik daerah.

(-)

1. Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda atau ganti rugi. 2. Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi ganti rugi dan pembatalan perjanjian. 3. Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi pembatalan persetujuan penyertaan modal.