For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim, Dan Pejabat Negara

Also known as: PP 37/2001 · PP No. 37 Tahun 2001 · PP Nomor 37 Tahun 2001

Status:
Active
Effective Date:18 Mei 2001Publication Date:18 Mei 2001
Profesi & Sertifikasi KeahlianKompensasi & Tunjangan Pejabat

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePenghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim, Dan Pejabat Negara
LocationPemerintah Pusat
Effective Date18 Mei 2001
Publication Date18 Mei 2001
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 149).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 ini ditetapkan dengan tujuan untuk menghentikan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara. Latar belakang dari kebijakan ini adalah penetapan gaji pokok baru bagi kelompok tersebut. Ketentuan substansial dari peraturan ini meliputi penghentian tunjangan perbaikan penghasilan yang berlaku mulai bulan April 2000 untuk Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri Negara, Jaksa Agung, dan Pejabat setingkat Menteri, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sementara itu, untuk Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Hakim, penghentian tunjangan berlaku mulai bulan Januari 2001.

(-)

(-)