Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 5 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 12) 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015 Nomor 4 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1)

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 05 Tahun 2016 ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, serta APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Peraturan ini menetapkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut dilampiri dengan laporan capaian kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Peraturan ini juga memuat rincian laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Selain itu, diatur pula mengenai catatan atas laporan keuangan yang memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(-)

(-)