Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 10 Tahun 2014

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Melawi.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibentuk berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang tersebut.

Ketentuan Substansial:

• Objek Retribusi: Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
• Subjek dan Wajib Retribusi: Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang dengan melakukan pengelolaan menara telekomunikasi.
• Tarif Retribusi: Ditetapkan sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk bangunan menara telekomunikasi, dengan masa retribusi 1 tahun dan dibayar setiap tahun.
• Tata Cara Pemungutan: Menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
• Sanksi Administratif: Keterlambatan pembayaran dikenakan bunga 2% per bulan.
• Keberatan: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD.
• Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Diatur tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
• Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
• Kedaluwarsa Penagihan: Hak penagihan kedaluwarsa setelah 3 tahun.
• Pemeriksaan Retribusi: Bupati berwenang melakukan pemeriksaan.
• Insentif Pemungutan: Instansi pemungut retribusi dapat diberi insentif.

(-)

1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.