Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2024

Status Peraturan Ini

• Apakah ini Peraturan Baru?

  Ya, ini adalah peraturan baru yang ditetapkan pada tahun 2024.

• Apakah Menggantikan Peraturan Sebelumnya?

  Ya, peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

• Apakah Mengubah Peraturan Sebelumnya?

  Peraturan ini tidak secara langsung mengubah peraturan sebelumnya, tetapi menggantikan peraturan yang ada.

• Status Berlaku dari Peraturan Ini

  Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 26 Januari 2024.

Isi Kebijakan

• Tujuan dan Latar Belakang Peraturan:

  Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan besaran pensiun pokok dan tunjangan bagi Purnawirawan, Warakawuri/Duda, dan pihak terkait lainnya sejalan dengan penyesuaian gaji pokok anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

• Kewajiban dan Hak yang Ditetapkan:

  Menetapkan hak penerima pensiun dan tunjangan untuk menerima penyesuaian besaran pensiun pokok dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• Prinsip-Prinsip Utama yang Diatur:

  Penyesuaian besaran pensiun pokok dan tunjangan berdasarkan perbedaan waktu pensiun dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

• Mekanisme dan Prosedur yang Ditetapkan:

  Penyesuaian dilakukan berdasarkan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini, dan tata cara pemberian selisih pensiun diatur lebih lanjut oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan Peralihan

• Masa Berlaku dan Implementasi:

  Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 26 Januari 2024.

• Ketentuan Peralihan untuk Entitas yang Sudah Ada:

  Pensiun pokok dan tunjangan yang telah ditetapkan/disesuaikan sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 akan disesuaikan sesuai dengan lampiran peraturan ini.

• Batas Waktu Penyesuaian:

  Penyesuaian berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024.

• Grandfathering Clauses:

  Tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan ini.

Sanksi

Tidak mengatur sanksi