Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan menyesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Peraturan ini mengatur standar pelayanan dan pengaturan pertanahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan. Ruang lingkup pengaturan meliputi kelompok dan jenis pelayanan, persyaratan, biaya, waktu, prosedur, dan pelaporan. Kelompok pelayanan terdiri dari pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pencatatan dan informasi pertanahan, pengukuran bidang tanah, pengaturan dan penataan pertanahan, serta pengelolaan pengaduan. Setiap jenis pelayanan memiliki dasar hukum, persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.