For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

Also known as: Perda Kabupaten Luwu Timur 10/2018 · Perda Kabupaten Luwu Timur No. 10 Tahun 2018 · Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2018

Status:
Active
Effective Date:15 Oktober 2018Publication Date:15 Oktober 2018
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018
LocationPemerintah Kabupaten Luwu Timur
Effective Date15 Oktober 2018
Publication Date15 Oktober 2018
Place of EnactmentMalili

Regulation History

Amends

(-)

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019. APBD ini merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Pendapatan Daerah:

  • Total Pendapatan Daerah: Rp 1.135.519.000.000,00
  • Terdiri dari:
  • Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 56.575.721.686,00
  • Dana Perimbangan: Rp 910.268.417.700,00
  • Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp 168.674.860.614,00

Belanja Daerah:

  • Total Belanja Daerah: Rp 1.270.201.900.000,00
  • Terdiri dari:
  • Belanja Tidak Langsung: Rp 486.942.559.923,00
  • Belanja Langsung: Rp 783.259.340.077,00

Defisit anggaran sebesar Rp (134.682.900.000,00) ditutupi dengan pembiayaan daerah.

Pembiayaan Daerah:

  • Penerimaan Pembiayaan: Rp 139.682.900.000,00 (berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya)
  • Pengeluaran Pembiayaan: Rp 5.000.000.000,00 (untuk penyertaan modal/investasi pemerintah daerah)

Peraturan ini juga mengatur rincian lebih lanjut mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

(-)

(-)