Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2021

Peraturan Menteri ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah terkait penerimaan negara bukan pajak, dengan menetapkan syarat dan tata cara pengenaan tarif nol rupiah atas pelayanan jasa hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Tujuannya adalah untuk mendukung kepentingan pemerintahan dalam hal penyelidikan, penyidikan, perpajakan, kemanusiaan, dan urusan pemerintahan lainnya. Pelayanan yang dapat dikenakan tarif nol rupiah meliputi informasi data hukum, pemblokiran akses sistem administrasi, pemberian keterangan sidik jari, serta pewarganegaraan. Permohonan tarif nol rupiah dapat diajukan oleh instansi pemerintah melalui permohonan tertulis, Nota Kesepahaman, atau Perjanjian Kerja Sama. Permohonan harus memuat informasi lengkap dan dokumen pendukung, dan akan dijawab dalam waktu 30 hari kerja. Nota Kesepahaman dan PKS berlaku untuk pelayanan berkesinambungan dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Nota Kesepahaman dan/atau PKS yang telah disepakati sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.