For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.07/2011

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011

Also known as: PMK 160/PMK.07/2011 · PMK No. 160/PMK.07/2011

Status:
Active
Effective Date:4 Oktober 2011Publication Date:4 Oktober 2011
Anggaran Belanja NegaraKeuangan Negara & Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011
LocationKementerian Keuangan
Effective Date04 Oktober 2011
Publication Date04 Oktober 2011
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2011 ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa penyaluran DAK dilakukan dengan akuntabilitas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan ini menetapkan bahwa penyaluran DAK Tahap II dan III hanya dapat dilakukan setelah daerah menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAK yang telah mencapai 90% dari penerimaan DAK tahap sebelumnya. Namun, penyerapan DAK Bidang Pendidikan tidak diperhitungkan bagi daerah yang belum melaksanakan penyerapan tersebut. Laporan realisasi ini harus disusun sesuai dengan peraturan yang mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah. Kepala Daerah bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan ini kepada Menteri Keuangan paling lambat 7 hari kerja sebelum akhir tahun anggaran.

(-)

(-)