[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","0f870efc711c48bce0af693c01cc5120-512a3abe20b4ccfb","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=0f870efc711c48bce0af693c01cc5120,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_135":131},"regulationId","6636023d-5731-4957-9802-b290fd9f7fe4","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_132":-5,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_59":60,"_61":62,"_68":69,"_70":71,"_75":76,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":94,"_95":-5,"_96":-5,"_97":-5,"_98":-5,"_99":-5,"_100":101,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 1999 tentang RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 1999","number","4","year","1999","published_date","1999-03-08","effective_date","1999-03-13","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_63":60,"_64":65,"_66":67},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_63":69,"_64":72,"_73":74},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[77,80],{"_63":78,"_64":79,"_66":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_63":81,"_64":82,"_66":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PARKIR-DI-TEPI-JALAN-UMUM
1999
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 5 Tahun 1999 Seri B Nomor 4
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;\r\nb. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah. \n 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);\r\n2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);\r\n3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);\r\n4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);\r\n5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);\r\n6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebahagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);\r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;\r\n11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;\r\n12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;\r\n13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;\r\n14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;\r\n15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;\r\n16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;\r\n17. Ke putusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;\r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 1998 Seri D Nomor 4). \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI\r\nBAB III GOLONGAN RETRIBUSI\r\nBAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA\r\nBAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF\r\nBAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF\r\nBAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN\r\nBAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG\r\nBAB IX PENETAPAN RETRIBUSI\r\nBAB X TATA CARA PEMUNGUTAN\r\nBAB XI TATA CARA PEMBAYARAN\r\nBAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI\r\nBAB XIII KETENTUAN PIDANA\r\nBAB XIV PENYIDIKAN\r\nBAB XV KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 1999. \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[102],{"_103":104,"_105":106},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 2 Tahun 1997 tentang Retribusi Tempat-tempat parkir dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros","link","","revoked_by",[109],{"_103":110,"_105":111,"_44":112},"PERDA Kab. Maros No. 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Kabupaten Maros","https://peraturan.bpk.go.id/Details/28748/perda-kab-maros-no-4-tahun-2008","055c3e0a-4bf4-46fb-98b0-1513ebc930f7","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=6636023d-5731-4957-9802-b290fd9f7fe4","notFound","actionData","errors"]