[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","6471877b-06e2-441e-a4d8-4dd2591a1169","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penempatan Dana pada Bank dan Pelaksanaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2026","number","11","year","2026","published_date","2026-03-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penempatan Dana pada Bank dan Pelaksanaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan","subject_matter","Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) adalah program yang diselenggarakan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional. Materi muatan peraturan ini berfokus pada 4 hal, yakni tata cara dan batasan dalam pengambilalihan Bank pasca penerbitan keputusan tentang penyelenggaraan PRP oleh Presiden, tata cara penanganan aset dan kewajiban Bank Peserta PRP, langkah-langkah yang dapat diambil dalam rangka penyehatan Bank Peserta PRP, dan pengukuhan bahwa pelaksanaan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam kerangka PRP sebagai tindakan administrasi pemerintahan.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penempatan Dana - Bank - Restrukturisasi Perbankan - Lembaga Penjamin Simpanan
2026
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 11, LN 2026 (22), TLN (7164) : 54 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penempatan Dana pada Bank dan Pelaksanaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20B ayat (9), Pasal 20C ayat (4), dan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penempatan Dana pada Bank dan Pelaksanaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2004; dan UU No. 9 Tahun 2016. \n Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) adalah program yang diselenggarakan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional. Materi muatan peraturan ini berfokus pada 4 hal, yakni tata cara dan batasan dalam pengambilalihan Bank pasca penerbitan keputusan tentang penyelenggaraan PRP oleh Presiden, tata cara penanganan aset dan kewajiban Bank Peserta PRP, langkah-langkah yang dapat diambil dalam rangka penyehatan Bank Peserta PRP, dan pengukuhan bahwa pelaksanaan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam kerangka PRP sebagai tindakan administrasi pemerintahan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2026. \n Lampiran file: 77 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 54 dan penjelasan hlm 55 sd 77) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini dibentuk sebagai pedoman pelaksanaan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan serta penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP). Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mengantisipasi kegagalan bank yang mengalami permasalahan likuiditas, khususnya bagi bank yang tidak memenuhi syarat untuk menerima pinjaman likuiditas dari Bank Indonesia.

Secara substansial, peraturan ini mengatur mekanisme koordinasi antara LPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia dalam penempatan dana pada bank sistemik maupun non-sistemik. LPS diberikan kewenangan untuk melakukan penempatan dana secara langsung maupun tidak langsung, dengan persyaratan ketat terkait jaminan aset dan analisis kelayakan oleh OJK. Selain itu, peraturan ini menetapkan kerangka kerja penyelenggaraan PRP dalam kondisi krisis sistem keuangan, yang mencakup pengambilalihan hak dan wewenang organ bank, pengelolaan aset dan kewajiban bank peserta PRP, serta langkah-langkah penyehatan seperti pembebanan kerugian ke modal, konversi kewajiban menjadi modal, penyertaan modal sementara, hingga penggabungan atau peleburan bank.

Peraturan ini juga menegaskan tanggung jawab hukum bagi pihak-pihak yang menyebabkan kerugian pada bank peserta PRP, termasuk anggota direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham pengendali, dengan memberikan kewenangan kepada LPS untuk melakukan pemeriksaan, pembekuan aset, hingga penagihan piutang melalui surat paksa.

","transitional_provisions","1. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan beserta peraturan turunannya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan tanggung jawab atas kerugian bank peserta PRP oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham dapat berakibat pada pembekuan aset oleh LPS dan penyerahan penyelesaian kerugian kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara atau aparat penegak hukum.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2026
CONCERNING
PLACEMENT OF FUNDS IN BANKS AND EXERCISE OF AUTHORITY IN THE IMPLEMENTATION OF THE BANKING RESTRUCTURING PROGRAM BY THE INDONESIA DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering :

that to implement the provisions in Article 20B paragraph (9), Article 20C paragraph (4), and Article 41 paragraph (4) of Law Number 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Financial System Crisis as amended by Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector, it is necessary to establish a Government Regulation concerning Placement of Funds in Banks and Exercise of Authority in the Implementation of the Banking Restructuring Program by the Indonesia Deposit Insurance Corporation;

In view of :

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 24 of 2004 concerning the Indonesia Deposit Insurance Corporation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 96, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4420) as amended several times, most recently by Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6845);
Law Number 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Financial System Crisis (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 70, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5872) as amended by Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6845);

HAS DECIDED:

To enact :

GOVERNMENT REGULATION CONCERNING PLACEMENT OF FUNDS IN BANKS AND EXERCISE OF AUTHORITY IN THE IMPLEMENTATION OF THE BANKING RESTRUCTURING PROGRAM BY THE INDONESIA DEPOSIT INSURANCE CORPORATION.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=6471877b-06e2-441e-a4d8-4dd2591a1169","actionData","errors"]