Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2021

(-)

Peraturan Badan Informasi Geospasial ini menetapkan Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) yang digunakan secara nasional untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. SRGI terdiri atas SRGI horizontal dan vertikal, yang berupa SRGI2013 dan wajib digunakan sebagai acuan posisi dalam setiap penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG).

SRGI direalisasikan dalam bentuk Jaring Kontrol Geodesi (JKG) yang meliputi jaring kontrol horizontal, vertikal, dan gayaberat nasional. JKG merupakan sebaran Titik Kontrol Geodesi (TKG) yang memiliki nilai koordinat kartesian geosentrik 3 dimensi, koordinat geodetik, kecepatan pergeseran, tinggi orthometrik, dan/atau gayaberat. Nilai-nilai ini dihasilkan dari pengolahan data berdasarkan pengamatan atau pengukuran geodetik pada CORS, stasiun pasang surut permanen, stasiun gayaberat kontinu, dan/atau TKG lainnya.

SRGI horizontal terdiri atas sistem referensi koordinat, kerangka referensi koordinat, Datum Geodetik (World Geodetic System 1984), dan Kecepatan Pergeseran. SRGI vertikal berupa Geoid yang digunakan sebagai acuan tinggi orthometrik dan dihasilkan dari pengolahan data gayaberat yang mengacu pada jaring kontrol gayaberat nasional dan terintegrasi dengan IGRF. Sistem referensi vertikal juga meliputi elipsoid referensi dan datum pasang surut. Geoid digunakan sebagai unifikasi sistem referensi vertikal secara nasional.

Peraturan ini juga mengatur pemutakhiran SRGI yang dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan informasi geospasial dasar, meliputi tahapan persiapan, pengolahan data, penjaminan kualitas, dan penetapan. Pemutakhiran SRGI horizontal dilakukan jika terjadi pemutakhiran ITRF, perubahan pergerakan lempeng tektonik, bencana alam, pembangunan JKG, dan/atau peristiwa tertentu yang mengakibatkan berubahnya kerangka referensi koordinat. Pemutakhiran SRGI vertikal meliputi pemutakhiran Geoid dan datum pasang surut.

Penyebarluasan SRGI dilaksanakan melalui sistem informasi dan ditujukan kepada penyelenggara IG dan pengguna IG, difasilitasi oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan infrastruktur informasi geospasial.

(-)

(-)