[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","5f5ce1e2e8ddb689c407f4e7400eead9-5d37dd69f33675da","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=5f5ce1e2e8ddb689c407f4e7400eead9,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_128":124},"regulationId","63687ab9-73b6-4fe5-b532-6a68bbbc3025","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_125":-5,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":56,"_58":59,"_60":61,"_67":68,"_69":70,"_74":75,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 28 Tahun 2020 tentang TATA LAKSANA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR","short_title","Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 28 Tahun 2020","number","28","year","2020","published_date","2020-07-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_62":59,"_63":64,"_65":66},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_62":68,"_63":71,"_72":73},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[76],{"_62":77,"_63":78,"_65":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kota Metro","place_of_enactment","Metro","theme","TATA LAKSANA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin-retribusi-pad-pendapatan asli daerah-kendaraan bermotor
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28,
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG TATA LAKSANA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata Metro Nomor 6 Tahun 2018 dan adanya perkembangan pengaturan maka perlu dilakukan penyesuaian serta perubahan tata laksana pemungutan\r\nretribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Metro;\r\n\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II Nomor 237 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 terhadap penyesuaian dan perubahan mengenai tata laksana tersebut, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditinjau; \r\n\r\nc. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Laksana Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; \n 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981\r\nNomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); \r\n\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan. Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); \r\n\r\n3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); \r\n\r\n4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); \r\n\r\n5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); \r\n\r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);\r\n\r\n7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2104 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); \r\n\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); \r\n\r\n9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); \r\n\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012\r\nNomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); \r\n\r\n11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkuran Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 228); \r\n\r\n12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkuran Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 737); \r\n\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); \r\n\r\n14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7); \r\n\r\n15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 9,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9); \r\n\r\n16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro \r\nTahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9); \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM\r\n\r\nBAB II \r\nMAKSUD DAN TUJUAN\r\n\r\nBAB III \r\nOBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI\r\n\r\nBAB IV \r\nKEWENANGAN PEMUNGUTAN\r\n\r\nBAB V\r\nJENIS PELAYANAN DAN TATA CARA PENGUJIAN\r\n\r\nBAB VI\r\nTARIF DAN PENERIMAAN RETRIBUSI\r\n\r\nBAB VII\r\nPENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI\r\n\r\nBAB VIII\r\nKRITERIA KENDARAAN TIDAK DAPAT DIUJI\r\n\r\nBAB IX \r\nSANKSI ADMINISTRASI\r\n\r\nBAB X \r\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\n\r\nBAB XI \r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020. \n Peraturan Walikota Metro Nomor 44 Tahun 2014 ten tang Tata Laksana Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108],{"_109":110,"_111":112,"_44":113},"text","Perwali Kota Metro No. 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Laksana Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/319594/perwali-kota-metro-no-35-tahun-2021","60b8a60b-fe83-4b5e-9157-1f97d76967c8","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=63687ab9-73b6-4fe5-b532-6a68bbbc3025","notFound","actionData","errors"]