For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2023

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia

Also known as: PERPRES 45/2023 · PERPRES No. 45 Tahun 2023 · PERPRES Nomor 45 Tahun 2023

Status:
Active
Effective Date:20 Juli 2023Publication Date:20 Juli 2023
Pembentukan Lembaga Negara

Information

TypePeraturan Presiden (Perpres)
ThemeBadan Karantina Indonesia
LocationPemerintah Pusat
Effective Date20 Juli 2023
Publication Date20 Juli 2023
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188)

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 336 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Tujuannya adalah untuk membentuk Badan Karantina Indonesia yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

Ketentuan Substansial

Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah di bawah Presiden, dipimpin oleh Kepala. Badan ini bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina dengan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pengelolaan barang milik negara, dan pengawasan. Struktur organisasi terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, dan Deputi untuk masing-masing bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Badan ini juga memiliki Inspektorat sebagai unsur pengawas dan dapat membentuk pusat serta unit pelaksana teknis untuk mendukung tugas dan fungsi.

1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang dilaksanakan oleh Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia. 2. Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas di bidang perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati beralih menjadi pegawai Badan Karantina Indonesia. 3. Pengalihan pegawai, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen dilaksanakan paling lambat 1 tahun sejak Peraturan ini berlaku.

(-)