Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2014

(-)

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dibentuk untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur kewajiban pelaksanaan Andalalin oleh pemrakarsa kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur kewajiban bagi setiap pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang akan menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas untuk melakukan Andalalin dan menuangkannya dalam Dokumen Andalalin. Kegiatan/usaha yang wajib memiliki Andalalin meliputi pembangunan pusat kegiatan (perdagangan, perkantoran, industri, pendidikan, pelayanan umum), permukiman (perumahan, rumah susun), dan infrastruktur (pelabuhan, bandar udara, terminal, stasiun kereta api, pool kendaraan, fasilitas parkir umum).

Dokumen Andalalin harus disusun setelah mendapatkan syarat zoning/keterangan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan sebelum mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dokumen ini paling sedikit berisi analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas, simulasi kinerja lalu lintas, rekomendasi penanganan dampak, tanggung jawab pemerintah daerah dan pemrakarsa, rencana pemantauan dan evaluasi, serta gambaran umum lokasi.

Persetujuan Dokumen Andalalin diberikan oleh Bupati atau Kepala SKPD yang dilimpahkan kewenangannya, setelah melalui penilaian oleh Tim Penilai dan Evaluasi Andalalin. Pemrakarsa wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kewajiban dalam Dokumen Andalalin. Pelaksanaan Andalalin diawasi melalui mekanisme pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

1. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan bagi rencana kegiatan dan/ atau usaha yang wajib melakukan Andalalin dan telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi dengan Dokumen Andalalin.

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).