Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2015

(-)

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi, dan sertifikasi profesi di bidang kegiatan usaha komunikasi dan informatika. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tenaga kerja bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional dalam meningkatkan daya saing nasional serta produktivitas lapangan usaha dan industri komunikasi dan informatika.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kominfo harus diberlakukan terhadap tenaga kerja industri, baik tenaga kerja Indonesia maupun Tenaga Kerja Asing, yang keahlian atau keterampilannya di bidang komunikasi dan informatika. SKKNI Bidang Kominfo berlaku secara nasional. Bidang-bidang keahlian atau keterampilan yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo yang telah ditetapkan dengan keputusan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

SKKNI Bidang Kominfo harus diberlakukan bagi tenaga kerja Indonesia, apabila telah tersedia paling sedikit 2 (dua) Lembaga Sertifikasi Profesi yang mensertifikasi bidang keahlian atau keterampilan yang menjadi obyek pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo. Pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo dilakukan secara bertahap, dimulai pada tanggal 1 Januari setiap tahunnya, dengan persentase yang meningkat setiap tahun hingga mencapai 100% pada tahun kelima.

1. Sertifikat berbasis SKKNI Bidang Kominfo yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa sertifikat dimaksud. 2. Bagi Tenaga Kerja Asing yang telah bekerja sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diberikan waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 untuk memenuhi pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo.

1. Dalam hal SKKNI Bidang Kominfo tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.