For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019

Also known as: Permenko PMK 3/2019 · Permenko PMK No. 3 Tahun 2019 · Permenko PMK Nomor 3 Tahun 2019

Status:
Active
Effective Date:26 Agustus 2019Publication Date:22 Agustus 2019
Perencanaan Pembangunan Nasional

Information

TypePeraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
ThemePerubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019
LocationKemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Effective Date26 Agustus 2019
Publication Date22 Agustus 2019
Place of EnactmentJakarta

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan mengubah ketentuan lampiran dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa rencana strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk tahun 2015-2019 tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan manusia dan kebudayaan. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah, termasuk penyesuaian peran dan fungsi Kementerian Koordinator dalam mengoordinasikan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan hak dan kewajiban subjek hukum terkait pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.

(-)

(-)