For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 14 Tahun 2013

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Also known as: Perda Kabupaten Kayong Utara 14/2013 · Perda Kabupaten Kayong Utara No. 14 Tahun 2013 · Perda Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2013

Status:
Inactive
Effective Date:1 Januari 2014Publication Date:30 Agustus 2013
Pajak & Retribusi Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
LocationPemerintah Kabupaten Kayong Utara
Effective Date01 Januari 2014
Publication Date30 Agustus 2013
Place of EnactmentSukadana

Regulation History

Revoked By

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kayong Utara. Latar belakangnya adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengamanatkan PBB-P2 sebagai pajak kabupaten/kota.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum, serta memberikan landasan hukum yang jelas, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Ketentuan Substansial:

  1. Objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
  2. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
  3. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap 3 tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun.
  4. Tarif pajak ditetapkan sebesar 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 dan 0,2% untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00.
  5. Masa pajak adalah 1 tahun kalender.
  6. Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.
  7. Diatur mengenai tata cara pendataan, pemungutan, pembayaran, penagihan, keberatan, banding, pembetulan, pembatalan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, dan insentif pemungutan.

(-)

Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan dan ditagih dengan STPD.