Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2025

(-)

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pengelolaan komunikasi publik di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Latar belakangnya adalah untuk mendukung keterbukaan informasi publik dan memperkuat akuntabilitas kementerian, serta meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kebijakan, program, dan layanan kepada masyarakat.

Ketentuan substansial mencakup:

1. Pembentukan pengelola komunikasi publik yang terdiri dari pengelola di tingkat kementerian dan unit kerja eselon I, dengan tugas masing-masing meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan komunikasi publik.
2. Tahapan pengelolaan komunikasi publik yang meliputi perencanaan (penyusunan strategi komunikasi publik dan agenda setting), pelaksanaan (komunikasi internal dan eksternal), serta pemantauan dan evaluasi.
3. Pelaksanaan komunikasi publik internal melalui media internal (nawala, jurnal, brosur, dll.) dan pertemuan internal (rapat, forum sosialisasi).
4. Pelaksanaan komunikasi publik eksternal melalui publisitas media (konferensi pers, siaran pers, wawancara, dll.), hubungan media, publikasi (media luar ruang, pameran, media sosial, dll.), dan komunikasi kelembagaan.
5. Pembentukan tim komunikasi krisis yang bertugas mengelola komunikasi saat terjadi pemberitaan atau peristiwa negatif yang merusak nama baik kementerian.

(-)

(-)