[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","29177f251dca7862e45a79a12fddfbac-be1113fb05c87084","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=29177f251dca7862e45a79a12fddfbac,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_136":132},"regulationId","5bf0178e-0186-4e4a-a18a-844a4bbab6f9","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_133":-5,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_59":60,"_61":62,"_68":69,"_70":71,"_75":76,"_80":81,"_82":83,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":94,"_95":-5,"_96":-5,"_97":-5,"_98":-5,"_99":-5,"_100":101,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026","number","7","year","2026","published_date","2026-02-09","effective_date","2026-02-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_63":60,"_64":65,"_66":67},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_63":69,"_64":72,"_73":74},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[77],{"_63":78,"_64":79,"_66":-5},"ec6c968c-192a-462c-a6f3-404e8d282b13","Pendanaan Desa","tags",[],"sectors",[84,85],"Hukum Administrasi Negara","Hukum Pemerintahan Daerah","location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

danadesa
2026
Peraturan Menteri Keuangan NO. 7, BN 2026 (99); 44 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan\r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan\r\nDaerah, dana desa merupakan bagian dari transfer ke\r\ndaerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan\r\nuntuk mendukung pendanaan penyelenggaraan\r\npemerintahan, pelaksanaan pembangunan,\r\npemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (11)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang\r\nPengelolaan Transfer ke Daerah, rincian dana desa\r\nyang dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun\r\nanggaran berjalan, rincian dana desa yang dihitung\r\npada tahun anggaran berjalan, dan kriteria tertentu\r\ndana desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan\r\ndiatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (6)\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun\r\nAnggaran 2026, ketentuan mengenai pengelolaan dana\r\ndesa dan penetapan rincian dana desa setiap desa\r\nberdasarkan hasil perhitungan diatur dengan\r\nPeraturan Menteri Keuangan;\r\nd. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara\r\nPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan\r\natas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013\r\ntentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai\r\ntata cara pelaksanaan anggaran transfer ke daerah\r\ndiatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;\r\ne. bahwa untuk melaksanakan simplifikasi regulasi, perlu\r\ndiatur ketentuan mengenai rincian dana desa dan\r\nkriteria tertentu dana desa sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b untuk tahun anggaran\r\n2026, serta pengelolaan dana desa sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf c dan huruf d, dalam suatu\r\nperaturan perundang-undangan yang komprehensif;\r\nf. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan\r\nhuruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri\r\nKeuangan tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun\r\nAnggaran 2026; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pejabat perbendaharaan negara pengelola dana desa, penganggaran dana desa, pengalokasian dana desa, penggunaan dana desa, penyaluran dana desa, penatausahaan, pertanggungjawaban dan penggunaan dana desa, pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana desa, penghentian penyaluran dana desa, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2026. \n Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023\r\ntentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024\r\ntentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,\r\nPenggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran\r\n2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 2003 hlm \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[102,108],{"_103":104,"_105":106,"_44":107},"text","PMK No. 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283778/pmk-no-145-tahun-2023","c6704ba4-1c1c-458d-be4b-7f8dd61db41c",{"_103":109,"_105":110,"_44":111},"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025","https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-108-tahun-2024","db314ef7-807b-43c6-8c80-24a6e13fcd19","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=5bf0178e-0186-4e4a-a18a-844a4bbab6f9","notFound","actionData","errors"]