For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun 2014 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2015

Also known as: Perda Kabupaten Bone 15/2014 · Perda Kabupaten Bone No. 15 Tahun 2014 · Perda Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun 2014

Status:
Active
Effective Date:24 Desember 2014Publication Date:24 Desember 2014
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2015
LocationPemerintah Kabupaten Bone
Effective Date24 Desember 2014
Publication Date24 Desember 2014
Place of EnactmentWatampone

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Ketentuan Substansial:

  1. Pendapatan Daerah: Rp. 1.671.266.086.750,00, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
  2. Belanja Daerah: Rp. 1.704.859.604.245,00, terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
  3. Defisit: Rp. (33.593.517.495,00).
  4. Pembiayaan Daerah:
    • Penerimaan: Rp. 39.140.589.000,00
    • Pengeluaran: Rp. 5.547.071.505,00
    • Pembiayaan Netto: Rp. 33.593.517.495,00

Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini mencakup ringkasan APBD, rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, rekapitulasi belanja, daftar pegawai, daftar piutang daerah, daftar penyertaan modal, daftar aset, daftar kegiatan yang belum diselesaikan, daftar dana cadangan daerah, dan daftar pinjaman daerah.

(-)

(-)