Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022

Peraturan ini merupakan peraturan baru.

Persyaratan untuk melakukan Audit TIK:

• Audit TIK harus dilaksanakan di masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
• Audit dilakukan secara periodik, dengan ketentuan: Audit nasional dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun, sedangkan audit di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan minimal 1 kali dalam 2 tahun.
• Audit meliputi pemeriksaan tata kelola dan manajemen TIK, fungsionalitas TIK, kinerja yang dihasilkan, serta aspek TIK lainnya.

Ketiadaan penghapusan:

• Tidak ada ketentuan lama yang dihapus dari peraturan sebelumnya karena ini adalah peraturan baru.

Pembaruan yang terdapat dalam peraturan ini:

• Pengaturan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan audit TIK di lingkup nasional dan regional.
• Penegasan mengenai perlunya akreditasi dan kompetensi auditor TIK.
• Pengaturan prosedural yang lebih lengkap dalam pelaksanaan audit dan pelaporan.

Ketentuan Peralihan:

Ketentuan pelaksanaan Audit TIK oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar mulai berlaku paling lama 2 tahun sejak peraturan ini diundangkan.

Tidak ada sanksi administrasi atau sanksi pidana yang diatur dalam peraturan ini secara eksplisit.