Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017

(-)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan yang terpadu dan terintegrasi. Latar belakang pembentukan MPP adalah untuk menyediakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat serta meningkatkan daya saing global Indonesia dalam kemudahan berusaha.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. MPP diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. MPP mencakup seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.
3. Organisasi yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu wajib mengikutsertakan pelayanan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, serta pelayanan BUMN/BUMD/swasta berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama.
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur MPP dilakukan oleh masing-masing instansi yang memberikan pelayanan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu menyediakan gedung dan sarana prasarana/fasilitas, serta bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatannya.
6. Pembiayaan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.
7. Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan MPP wajib berkonsultasi terlebih dahulu kepada menteri.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku segala bentuk perjanjian yang terkait dengan MPP yang dilakukan oleh para pihak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

(-)