Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2025

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan retribusi atas penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan, atau villa yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor retribusi, serta mewujudkan sistem pemungutan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara substansial, peraturan ini mengatur mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan bagi subjek retribusi, yaitu orang pribadi atau badan yang menikmati fasilitas penginapan milik pemerintah daerah. Wajib retribusi diwajibkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD). Selain itu, peraturan ini menetapkan mekanisme pemungutan retribusi yang dilakukan melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, serta mewajibkan pembayaran dilakukan melalui sistem elektronik atau tunai jika sistem elektronik belum tersedia. Peraturan ini juga mengatur mengenai penatausahaan, pelaporan, serta pemberian fasilitas berupa keringanan, pengurangan, penundaan, atau pembebasan retribusi bagi wajib retribusi yang memenuhi kriteria tertentu.