For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Also known as: Permen ATR/Kepala BPN 27/2021 · Permen ATR/Kepala BPN No. 27 Tahun 2021 · Permen ATR/Kepala BPN Nomor 27 Tahun 2021

Status:
Inactive
Effective Date:22 Juli 2021Publication Date:21 Juli 2021
Aparatur Sipil NegaraPerencanaan Pembangunan NasionalTata Kelola Administrasi Publik

Information

TypePeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
ThemeRoad Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
LocationKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Effective Date22 Juli 2021
Publication Date21 Juli 2021
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk periode 2020-2024.

Latar Belakang dan Tujuan: Road Map ini merupakan pelaksanaan dari Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana program Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN selama lima tahun. Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memberikan pelayanan publik berkualitas.

Ketentuan Substansial:

  • Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 digunakan sebagai pedoman bagi seluruh tim Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN dalam menetapkan dan menjalankan program Reformasi Birokrasi.
  • Pimpinan Unit Eselon I Kementerian ATR/BPN menetapkan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi 2020-2024 di masing-masing unit Eselon I.
  • Pimpinan Unit Eselon I melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan melaporkannya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional setiap akhir tahun.

(-)

(-)