Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/PB/MA Tahun 2014

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama optimal dalam penanganan permasalahan narkotika, khususnya terkait pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Latar belakangnya adalah peningkatan jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang menjadi tersangka, terdakwa, atau narapidana, serta belum optimalnya upaya pengobatan dan perawatan yang terpadu.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

1. Penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan.
2. Penempatan di rumah sakit (pemerintah atau swasta) bagi yang mengalami komplikasi medis atau psikiatris, dengan pembiayaan ditanggung oleh keluarga atau pemerintah.
3. Prosedur penempatan berdasarkan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu, termasuk bagi tersangka/terdakwa yang ditangkap tanpa barang bukti namun positif menggunakan narkotika.
4. Pengaturan penahanan dan rehabilitasi bagi tersangka/terdakwa yang merangkap pengedar narkotika.
5. Penyerahan terdakwa/terpidana yang telah diputus pengadilan untuk menjalani rehabilitasi ke lembaga yang ditunjuk.
6. Rehabilitasi bagi narapidana pecandu narkotika di Lapas/Rutan atau lembaga rehabilitasi.
7. Pembentukan Tim Asesmen Terpadu untuk melakukan analisis dan asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga rehabilitasi oleh instansi terkait.
9. Penempatan narapidana pecandu narkotika di blok terpisah dari narapidana pengedar, kurir, produsen, atau importir narkotika.

Peraturan ini juga mengatur pembagian biaya rehabilitasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Narkotika Nasional.

(-)

(-)