For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat No. 3 Tahun 2013

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

Also known as: Perda Kabupaten Lahat 3/2013 · Perda Kabupaten Lahat No. 3 Tahun 2013 · Perda Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2013

Status:
Active
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
LocationPemerintah Kabupaten Lahat
Effective Date-
Publication Date-
Place of EnactmentLahat

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2012.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2012. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 1.188.203.825.750,04 dan belanja sebesar Rp. 1.129.074.545.061,20, menghasilkan surplus sebesar Rp. 59.129.280.668,84. Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 152.979.942.008,30 dan pengeluaran sebesar Rp. 4.827.767.787,00, menghasilkan surplus sebesar Rp. 148.152.174.221,30. Neraca per 31 Desember 2012 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp. 2.312.087.231.984,05, jumlah kewajiban sebesar Rp. 2.390.349.151,36, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 2.309.696.882.832,69. Laporan Arus Kas menunjukkan saldo kas akhir per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 207.283.023.091,14. Catatan atas Laporan Keuangan memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan. Lampiran peraturan daerah ini mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan kinerja, dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Bupati Lahat menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

(-)

(-)