For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1964

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944

Also known as: UU 23/1964 · UU No. 23 Tahun 1964 · UU Nomor 23 Tahun 1964

Status:
Active
Effective Date:25 November 1964Publication Date:25 November 1964
PerpajakanKetentuan Perpajakan

Information

TypeUndang-undang (UU)
ThemePerubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
LocationPemerintah Pusat
Effective Date25 November 1964
Publication Date25 November 1964
Place of EnactmentJakarta

Peraturan ini mengubah: 1. Undang-undang No. 55 Prp tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 173).

Undang-Undang ini mengubah dan menambah Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mengusahakan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara serta menyesuaikan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 dengan kebijakan ekonomi dan keuangan pemerintah.

Ketentuan Substansial:

  1. Penghapusan Pasal: Pasal 3 huruf l, Pasal 5 ayat (1) huruf c, d, dan e, Pasal 7, Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4), Pasal 12 ayat (10), Pasal 14c, Pasal 14d ayat (6), Pasal 15 ayat (2b), dan Pasal 17 ayat (4) dihapuskan.
  2. Perubahan Batasan Penghasilan:
    • Pasal 3 huruf o diubah terkait batasan harga jual atau nilai uang barang menjadi tidak melebihi lima juta rupiah.
    • Pasal 3 huruf p diubah terkait batasan jumlah menjadi satu juta rupiah.
  3. Penambahan Ayat: Pasal 5 ditambahkan ayat (1a) mengenai pengurangan pendapatan kotor dengan bunga, tunjangan pensiun, dan tunjangan seumur hidup. Pasal 6 ditambahkan ayat (4) mengenai pengecualian ketentuan terhadap penghasilan wanita yang bekerja sebagai buruh.
  4. Perubahan Pasal 8: Pasal 8 diubah seluruhnya mengenai batas pendapatan minimum kena pajak, yang ditetapkan sebesar Rp. 180.000,- untuk wajib pajak, ditambah Rp. 84.000,- untuk istri sah, dan Rp. 60.000,- untuk keluarga sedarah/semenda yang menjadi tanggungan sepenuhnya, dengan batasan maksimal 10 orang. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan berwenang menetapkan batas pendapatan minimum kena pajak.
  5. Perubahan Pasal Lainnya: Pasal 8b, 11, 15, 17a, 21, dan 22 mengalami perubahan terkait tarif pajak, ketentuan bunga, dan kewajiban pemungutan pajak.
  6. Perubahan Istilah: Istilah "Menteri Keuangan" dan "Kepala Jawatan Pajak" diubah menjadi "Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan" dan "Kepala Direktorat Pajak".

1. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan untuk pertama kalinya dilakukan terhadap pengenaan pajak pendapatan tahun takwim 1965, kecuali mengenai ketentuan terhadap pengenaan pajak pendapatan (kecil) yang sejak tahun takwim 1964 telah dihapuskan.

(-)