Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan kekhususan Provinsi Papua. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, yustisi, dan kewenangan tertentu. Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota diberi Kewenangan Khusus dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, perekonomian, kependudukan dan ketenagakerjaan, serta pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Pengisian anggota DPRP dan DPRK dilakukan melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dibentuk untuk sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
on desktop.