Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

Peraturan ini bertujuan untuk menggantikan pengaturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum terkait pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara dilakukan secara tertib, terarah, transparan, dan akuntabel. Hal ini dilakukan untuk mendukung penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penyelamatan aset negara hasil tindak pidana. Peraturan ini mengatur tentang tata cara penerimaan, registrasi, pengklasifikasian, penempatan, pengelolaan, dan pengeluaran benda sitaan dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Pengelolaan ini mencakup aspek administrasi dan fisik, serta melibatkan berbagai pihak terkait seperti instansi penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas pengelolaan ini, termasuk penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan benda sitaan dan barang rampasan negara.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengelolaan Basan dan Baran yang telah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

(-)