Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan pedoman komprehensif mengenai sistem penerimaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertujuan untuk memperoleh sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Kebijakan ini menekankan pada prinsip penerimaan yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, serta mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam setiap tahapan seleksi.

Secara substansial, peraturan ini mengatur tata cara penerimaan untuk golongan perwira, bintara, dan tamtama Polri. Proses penerimaan dilakukan melalui perencanaan yang ditetapkan oleh Kapolri dengan memperhatikan kebutuhan personel, kompetensi, anggaran, dan kesetaraan gender. Metode penerimaan dibagi menjadi penerimaan umum, proaktif, dan kompetensi khusus.

Tahapan seleksi meliputi pengumuman, pendaftaran melalui layanan digital, seleksi (administrasi, kesehatan, psikologi, mental kepribadian, akademik, serta jasmani dan anthropometrik), hingga sidang penetapan kelulusan. Peraturan ini juga membentuk struktur panitia penerimaan yang berjenjang dari tingkat pusat hingga daerah, serta mengatur mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk menjamin objektivitas proses seleksi. Selain itu, diatur pula mengenai evaluasi berkala terhadap pelaksanaan penerimaan sebagai dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang.