[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","58062043-2421-4e06-8bae-642524975eb5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 99 Tahun 2021","number","99","year","2021","published_date","2021-11-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Penyuluh - Keluarga Berencana
2021
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 99, LN.2021/No.250, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999. \n Perpres ini mengatur mengenai pemberian tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulannya kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tunjangan dibebankan pada APBN bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat dan dibebankan pada APBD pada PNS yang bekerja pada instansi daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2021. \n Perpres ini mencabut Perpres Nomor 26 Tahun 2014. \n Lampiran: 1 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","

Status Peraturan Ini

Apakah ini Peraturan Baru?
Ya, ini adalah peraturan baru yang menggantikan peraturan sebelumnya.
Apakah Menggantikan Peraturan Sebelumnya?
Ya, menggantikan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
Apakah Mengubah Peraturan Sebelumnya?
Tidak, peraturan ini tidak mengubah peraturan sebelumnya, tetapi menggantinya sepenuhnya.
Status berlaku dari peraturan ini:
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 9 November 2021.

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Tujuan dan latar belakang peraturan:
Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
Kewajiban dan hak yang ditetapkan:
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berhak menerima tunjangan sesuai dengan jabatan fungsionalnya.
Prinsip-prinsip utama yang diatur:
Pemberian tunjangan berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.
Mekanisme dan prosedur yang ditetapkan:
Pemberian dan penghentian tunjangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

Masa berlaku dan implementasi:
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 9 November 2021.
Ketentuan peralihan untuk entitas yang sudah ada:
Tidak ada ketentuan peralihan khusus yang disebutkan dalam peraturan ini.
Batas waktu penyesuaian:
Tidak disebutkan batas waktu penyesuaian khusus dalam peraturan ini.
Grandfathering clauses:
Tidak ada ketentuan grandfathering yang disebutkan.

","sanctions","

Sanksi

Tidak mengatur sanksi

","revokes",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERPRES No. 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41512/perpres-no-26-tahun-2014","0f24cc63-8f50-462a-b348-3c2583364236","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY

PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 99 OF 2021

CONCERNING
FUNCTIONAL POSITION ALLOWANCE
FOR FAMILY PLANNING COUNSELORS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n

Considering:

that in order to improve the quality, achievement, dedication, and productivity of Civil Servants who are appointed and fully assigned to the Functional Position of Family Planning Counselor, it is necessary to provide a Functional Position Allowance for Family Planning Counselors in accordance with the workload and job responsibilities;
that Presidential Regulation Number 26 of 2014 concerning Functional Position Allowance for Family Planning Counselors is no longer in accordance with developments and needs in order to improve quality, achievement, dedication, and work productivity, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning Functional Position Allowance for Family Planning Counselors;

\n\n

Remembering:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=58062043-2421-4e06-8bae-642524975eb5","actionData","errors"]