Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palu Nomor 6 Tahun 2025

Peraturan Wali Kota Palu Nomor 6 Tahun 2025 dibentuk dalam rangka menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab atas pengukuran, penetapan, dan pengujian bahan yang berasal dari manusia maupun bukan manusia untuk menentukan jenis penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor risiko kesehatan masyarakat. Kebijakan ini menetapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagai UPTD Kelas A pada Dinas Kesehatan Kota Palu.

Secara struktural, UPTD ini dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. Susunan organisasi terdiri atas Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala UPTD memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan uji laboratorium, termasuk pengujian untuk sertifikasi halal, pengelolaan sarana prasarana, serta pemantauan mutu internal dan eksternal. Sementara itu, Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab atas administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan, termasuk pengelolaan retribusi daerah. Kelompok Jabatan Fungsional berperan sebagai tenaga profesional yang melaksanakan tugas teknis sesuai bidang keahliannya.