[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","90032e9c8a133f65b775c35a7339149c-769900a4a8d3b412","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=90032e9c8a133f65b775c35a7339149c,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_131":127},"regulationId","56a628f0-b241-43af-b81a-2c8d255c1c05","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_128":-5,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":56,"_58":59,"_60":61,"_67":68,"_69":70,"_74":75,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":-5,"_98":-5,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-06-04","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_62":59,"_63":64,"_65":66},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_62":68,"_63":71,"_72":73},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[76,79],{"_62":77,"_63":78,"_65":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat",{"_62":80,"_63":81,"_65":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kepala Desa dan Perangkat Desa - Kedudukan Keuangan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/No.5e
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur ketentuan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; bahwa untuk menjamin kepastian hukum kepala desa dan perangkat desa atas hak-\r\nhak penghasilannya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa, rincian jenis dan sumber penghasilan serta tunjangan, penghasilan tetap kepala desa yang berstatus pegawai negeri sipil, TNI, POLRI atau pegawai BUMN/BUMD, penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, penghargaan purna bhakti. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2012. \n 18 hal \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_44":108},"text","PERDA Kota Banjar No. 3 Tahun 2016 tentang PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR TENTANG DESA","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/62550/perda-kota-banjar-no-3-tahun-2016","30bd1d4a-8f0c-44c1-98b2-319ffc60c129","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=56a628f0-b241-43af-b81a-2c8d255c1c05","notFound","actionData","errors"]