Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan ini bertujuan untuk menerapkan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Manajemen risiko ini merupakan bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah yang diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Kebijakan ini mengatur pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) dan Komite Manajemen Risiko yang bertanggung jawab dalam pengembangan, edukasi, dan pemantauan implementasi manajemen risiko. Setiap pimpinan dan pegawai wajib menerapkan manajemen risiko dalam setiap kegiatan, yang meliputi pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur manajemen risiko, dan penyelenggaraan proses manajemen risiko. Struktur manajemen risiko terdiri dari UPR, Komite Manajemen Risiko, dan Inspektorat. Proses manajemen risiko dilakukan melalui tahapan komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reviu.