For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Kabinet

Also known as: Peraturan Setkab 3/2023 · Peraturan Setkab No. 3 Tahun 2023 · Peraturan Setkab Nomor 3 Tahun 2023

Status:
Active
Effective Date:28 Maret 2023Publication Date:28 Maret 2023
Tata Kelola Proses Bisnis

Information

TypePeraturan Sekretaris Kabinet
ThemePeta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Kabinet
LocationSekretariat Kabinet
Effective Date28 Maret 2023
Publication Date28 Maret 2023
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mengatur tentang Peta Proses Bisnis (Peta Proses Bisnis) di lingkungan Sekretariat Kabinet. Peta Proses Bisnis merupakan rangkaian alur kerja yang menggambarkan hubungan struktural antara satuan organisasi dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta hubungan koordinasi antara Sekretariat Kabinet dengan pihak eksternal. Peta Proses Bisnis disusun dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, tugas, dan fungsi Sekretariat Kabinet, serta Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

Peta Proses Bisnis terdiri dari:

  1. Peta Proses Bisnis Level 0: peta proses bisnis pada tingkat institusi yang memuat proses bisnis inti, pendukung, dan lainnya.
  2. Peta Proses Bisnis Level 1: penjabaran lebih lanjut dari Peta Proses Bisnis Level 0, yang menggambarkan proses bisnis pada tingkat satuan organisasi.
  3. Peta Proses Bisnis Level 2: penjabaran Peta Proses Bisnis Level 1, yang menggambarkan proses bisnis pada tingkat unit kerja.

Peta Proses Bisnis dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Sekretariat Kabinet. Evaluasi dan revisi terhadap Peta Proses Bisnis dapat dilakukan sesuai kebutuhan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(-)

(-)