Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2023

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Presiden ini diterbitkan untuk mendukung program strategis Pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi primer dan untuk mencapai kontribusi Indonesia dalam penurunan emisi global. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan kewenangan, koordinasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang energi dan sumber daya mineral yang ada sebelumnya dianggap belum memadai, sehingga diperlukan tambahan pembagian urusan di subbidang energi baru terbarukan.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan pembagian urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang energi baru terbarukan. Kewenangan Pemerintah Pusat meliputi pemberian rekomendasi kegiatan usaha panas bumi, pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas lintas provinsi, serta pengelolaan konservasi energi. Kewenangan daerah provinsi meliputi pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas dalam wilayah provinsi, serta pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izinnya dikeluarkan oleh daerah provinsi.