For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2009

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Also known as: Perda Kabupaten Tanggamus 8/2009 · Perda Kabupaten Tanggamus No. 8 Tahun 2009 · Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2009

Status:
Active
Effective Date:16 September 2009Publication Date:16 September 2009
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
LocationPemerintah Kabupaten Tanggamus
Effective Date16 September 2009
Publication Date16 September 2009
Place of EnactmentKota Agung

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2009 Nomor 40)

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009. Latar belakang perubahan ini adalah kondisi anggaran yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, pergeseran antar unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja, serta penggunaan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya untuk pembiayaan tahun anggaran berjalan. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menyesuaikan APBD dengan kondisi keuangan yang ada. Perubahan APBD mencakup: 1. **Pendapatan Daerah:** Mengalami penurunan sebesar Rp. 32.029.112.282,13, sehingga menjadi Rp. 714.307.374.900,53. 2. **Belanja Daerah:** Mengalami peningkatan sebesar Rp. 33.726.471.695,84, sehingga menjadi Rp. 749.497.673.878,50. Defisit setelah perubahan adalah Rp. (35.190.298.977,97). 3. **Pembiayaan Daerah:** Penerimaan pembiayaan bertambah sebesar Rp. 75.230.780.526,97, sementara pengeluaran pembiayaan bertambah sebesar Rp. 9.475.196.549. Pembiayaan netto setelah perubahan adalah Rp. 35.190.298.977,97. Peraturan ini juga merinci perubahan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah juga dirinci menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung, termasuk belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dari SILPA tahun sebelumnya dan pinjaman daerah, serta pengeluaran untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok utang.

(-)

(-)