For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Also known as: Permen PANRB 71/2020 · Permen PANRB No. 71 Tahun 2020 · Permen PANRB Nomor 71 Tahun 2020

Status:
Inactive
Effective Date:2 November 2020Publication Date:2 November 2020
Aparatur Sipil Negara

Information

TypePeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ThemePemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
LocationKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Effective Date02 November 2020
Publication Date02 November 2020
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

(-)

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pemberian kuasa pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

  1. Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu Jabatan Fungsional dan jabatan pimpinan tinggi utama/madya tertentu. Menteri dapat menetapkan jabatan lain yang menjalankan fungsi manajemen.
  2. PPK berwenang mengangkat PPPK pada Jabatan Fungsional (selain Ahli Utama) dan jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
  3. PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan PPPK. Pejabat yang ditunjuk berbeda antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Pemberian kuasa ditetapkan dengan keputusan PPK, yang salinannya disampaikan kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(-)

(-)