For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Also known as: Permendagri 3/2011 · Permendagri No. 3 Tahun 2011 · Permendagri Nomor 3 Tahun 2011

Status:
Inactive
Effective Date:10 Januari 2011Publication Date:10 Januari 2011
Standar & Pedoman TeknisAnggaran Belanja NegaraKeuangan Negara & Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Dalam Negeri
ThemePedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
LocationKementerian Dalam Negeri
Effective Date10 Januari 2011
Publication Date10 Januari 2011
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah tidak berlaku. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di kementerian tersebut.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara pejabat di Kementerian Dalam Negeri, termasuk penetapan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kuasa Pengguna Barang (KPB), dan pejabat lainnya yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan barang. Ruang lingkup kegiatan yang diatur mencakup pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan, dan revisi dokumen anggaran. Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk kewajiban untuk menyusun laporan keuangan dan barang milik negara, serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DIPA. Peraturan ini juga mengatur tentang pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

(-)

(-)