For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2005

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2004-2013

Also known as: Perda Kabupaten Tegal 9/2005 · Perda Kabupaten Tegal No. 9 Tahun 2005 · Perda Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2005

Status:
Active
Effective Date:11 Agustus 2005Publication Date:11 Agustus 2005
Pertanahan & Penataan Ruang

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeRencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 2004-2013
LocationPemerintah Kabupaten Tegal
Effective Date11 Agustus 2005
Publication Date11 Agustus 2005
Place of EnactmentSlawi

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 08 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun 1993/1994-2003/2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 31)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan kedalaman materi Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Ibukota Kecamatan (IKK) Lebaksiu Kabupaten Tegal untuk periode 2004-2013. Tujuan dari RUTRK ini adalah untuk mewujudkan pembangunan kota yang efektif, terpadu, berwawasan lingkungan, dan berwawasan kerakyatan, serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengatur dan memanfaatkan ruang di wilayah perkotaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang memiliki hirarki lebih tinggi.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan wilayah perencanaan IKK Lebaksiu yang meliputi empat desa, yaitu Desa Lebaksiu Kidul, Desa Lebaksiu Lor, Desa Yamansari, dan Desa Kajen. Wilayah kota dibagi menjadi tiga Bagian Wilayah Kota (BWK), yaitu BWK I, BWK II, dan BWK III, masing-masing dengan kebijakan umum pengembangan fungsi kota yang berbeda, mencakup permukiman, campuran, pendidikan, perkantoran, perdagangan, konservasi, industri, dan pergudangan.

Bupati memiliki wewenang untuk menetapkan dan mengambil langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan RUTRK secara keseluruhan, serta menunjuk aparat pelaksana dan pengawas pembangunan untuk memasyarakatkan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan kota agar sesuai dengan RUTRK.

(-)

1. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).