Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016, yang mengatur organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing. Tujuannya adalah untuk mengatur perizinan dan tata cara penjatuhan sanksi bagi organisasi tersebut. Tim Perizinan dibentuk untuk membantu Menteri dalam pelaksanaan perizinan dan memberikan pertimbangan terkait pengesahan yayasan yang didirikan oleh warga negara asing. Organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing harus memiliki izin prinsip dan izin operasional untuk beroperasi di Indonesia. Tim Perizinan terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, dan bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri terkait perizinan dan pengesahan yayasan. Selain itu, Tim Perizinan juga bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi implementasi perjanjian dengan organisasi kemasyarakatan asing serta memberikan rekomendasi sanksi administratif jika terjadi pelanggaran.

• 1. Ormas yang melanggar dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan sanksi keimigrasian.
• 2. Peringatan tertulis dijatuhkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan Tim Perizinan.
• 3. Jika peringatan tidak dipatuhi, dikenakan sanksi penghentian kegiatan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah.
• 4. Sanksi keimigrasian dikenakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan HAM.