[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","552b5a1e-b0a1-4d37-a52b-4bd53d6811f2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2021","number","5","year","2021","published_date","2022-12-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Raja Ampat","place_of_enactment","Waisai","theme","Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. No. 2021/158, TLD. No. 2021/127, LL Kab Raja Ampat: 79 hal
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan penyesuaian. Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Daerah yang baik perlu didukung dengan\r\nsistem pengelolaan keuangan Daerah secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun\r\n2021; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. \n Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2022. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku: Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

","scope_and_parties","policy_content","

P1: Persyaratan Melakukan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam peraturan ini, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

Menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) berdasarkan kebutuhan urusan pemerintahan daerah.
Pelaksanaan harus berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas.
Melaporkan realisasi anggaran kepada Bupati dan DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.

P2: Penambahan Baru

Dalam peraturan ini, terdapat penambahan beberapa ketentuan baru yang signifikan, di antaranya:

Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk peningkatan layanan kepada masyarakat.
Penyusunan dan pelaporan berdasarkan analisis standar belanja dan standar harga satuan.

P3: Penghapusan Ketentuan Lama

Dalam peraturan ini, beberapa ketentuan lama yang dihapuskan mencakup:

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang tidak sejalan dengan perkembangan teknologi.
Ketentuan lama yang kini dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan.

P4: Perubahan Ketentuan

Perubahan dalam peraturan ini meliputi:

Peningkatan tanggung jawab Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
Perubahan prosedur dalam pelaksanaan RKA dan APBD oleh OPD.

P5: Perubahan Substansi

Perubahan substansi kewenangan dan tanggung jawab lembaga diatur dengan lebih jelas, termasuk.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kini melibatkan lebih banyak pejabat dalam proses penyusunan APBD.
Peningkatan peran PPKD dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Penguatan pengawasan melalui evaluasi dari Gubernur terhadap rancangan APBD.

","transitional_provisions","

Tidak Ada

","sanctions","

Sanksi administratif: Pejabat yang tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam APBD dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak ada sanksi pidana yang secara eksplisit disebutkan dalam peraturan ini.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF RAJA AMPAT

PROVINCE OF WEST PAPUA

REGIONAL REGULATION OF RAJA AMPAT REGENCY

NUMBER 5 OF 2021

ON

REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF RAJA AMPAT

\n\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=552b5a1e-b0a1-4d37-a52b-4bd53d6811f2","actionData","errors"]