For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

Also known as: Perda Provinsi Sumatera Selatan 6/2016 · Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 6 Tahun 2016 · Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2016

Status:
Active
Effective Date:15 Maret 2016Publication Date:15 Maret 2016
Badan Usaha Milik Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi
LocationPemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Effective Date15 Maret 2016
Publication Date15 Maret 2016
Place of EnactmentPalembang

Regulation History

Amended By

(-)

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang pertambangan minyak dan gas bumi di Provinsi Sumatera Selatan. Pembentukan BUMD ini bertujuan untuk mengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi guna mendapatkan Participating Interest, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Latar Belakang dan Tujuan:

Pertambangan minyak dan gas bumi dianggap sebagai sumber daya alam strategis yang penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya menggali potensi daerah melalui pendirian BUMD ini.

Ketentuan Substansial:

  1. Pembentukan BUMD: Peraturan ini membentuk tujuh PT (Perseroan Terbatas) yang masing-masing bernama PT. Syailendra Investasi Gemilang 1 hingga 7.
  2. Kegiatan Usaha: BUMD ini bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, dengan rincian lebih lanjut diatur dalam Akta Pendirian masing-masing PT.
  3. Modal dan Saham: Pemegang saham masing-masing PT adalah Pemerintah Provinsi. Modal dasar masing-masing PT ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan modal yang ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
  4. Organ Perseroan: Organ perseroan terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. RUPS merupakan kekuasaan tertinggi. Dewan Komisaris melakukan pengawasan. Direksi memimpin masing-masing PT.
  5. Penggunaan Laba: Laba bersih akan dibagikan untuk pemegang saham (dividen), cadangan wajib, dan cadangan lainnya. Dividen yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi disetor ke Kas Umum Daerah setelah dikurangi pajak.

(-)

(-)