Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan Menteri ini menetapkan tata cara perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mencakup DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, efektif, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, dan terukur.

Secara substansial, peraturan ini mengatur koordinasi penyusunan kebijakan DAK yang terdiri dari kebijakan jangka menengah (dalam RPJM Nasional) dan kebijakan tahunan (dalam RKP). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengoordinasikan perumusan arah kebijakan, tema, jenis, subjenis, bidang, subbidang, serta indikasi daerah prioritas. Proses ini melibatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta penggunaan Sistem Informasi KRISNA sebagai platform utama perencanaan, pengusulan, penilaian, dan pelaporan.

Peraturan ini juga mengatur mekanisme pengusulan kegiatan oleh Pemerintah Daerah, penilaian oleh kementerian teknis pengampu, serta persetujuan rencana kegiatan. Selain itu, diatur pula mengenai pemutakhiran kebijakan, pelaporan capaian hasil jangka pendek, pemantauan dan evaluasi, serta penanganan keadaan kahar yang dapat menghambat proses perencanaan dan pelaporan.