For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2023 tentang PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Also known as: Perda Kabupaten Kepahiang 3/2023 · Perda Kabupaten Kepahiang No. 3 Tahun 2023 · Perda Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2023

Status:
Active
Effective Date:25 September 2023Publication Date:25 September 2023
Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
LocationPemerintah Kabupaten Kepahiang
Effective Date25 September 2023
Publication Date25 September 2023
Place of EnactmentKepahiang

(-)

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan upaya pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara optimal dan setara dalam segala aspek kehidupan. Latar belakangnya adalah bahwa penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait penyandang disabilitas, termasuk ragam disabilitas (fisik, intelektual, mental, sensorik), hak-hak mereka (hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, olahraga, kebudayaan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, pelindungan bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup mandiri, berekspresi, berpindah tempat, bebas dari diskriminasi), serta pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak tersebut.

Peraturan ini juga mengatur tentang Unit Layanan Disabilitas (ULD) di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan, yang bertugas memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membentuk mekanisme koordinasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk berperan serta aktif dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan program terkait penyandang disabilitas, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pendanaan untuk pelaksanaan peraturan ini bersumber dari APBN, APBD, dan sumber dana lain yang sah.

(-)

1. Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan operasional, pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan izin usaha.