Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2007

Undang-Undang ini bertujuan untuk mengesahkan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea yang telah ditandatangani pada tanggal 28 November 2000 di Jakarta. Latar belakang pembentukan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional yang semakin meningkat akibat kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi. Perjanjian ini mengatur asas-asas ekstradisi seperti kriminalitas ganda, penolakan ekstradisi untuk kejahatan politik, dan asas ne bis in idem. Selain itu, perjanjian ini tidak memiliki daftar kejahatan tertentu, melainkan semua kejahatan yang dipidana dengan hukuman penjara minimal satu tahun dapat diekstradisikan. Undang-Undang ini juga mengatur kebijakan untuk mengekstradisi warga negara sendiri dan pengecualian terhadap asas kriminalitas ganda dalam bidang tertentu.