For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Also known as: Perda Kabupaten Mamuju 4/2023 · Perda Kabupaten Mamuju No. 4 Tahun 2023 · Perda Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2023

Status:
Active
Effective Date:12 September 2023Publication Date:12 September 2023
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
LocationPemerintah Kabupaten Mamuju
Effective Date12 September 2023
Publication Date12 September 2023
Place of EnactmentMamuju

(-)

Peraturan Daerah ini menetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Realisasi pendapatan daerah adalah sebesar Rp1.076.255.034.975,88 atau 98,06% dari anggaran setelah perubahan, sementara realisasi belanja daerah adalah sebesar Rp1.097.937.991.672,27 atau 93,37% dari anggaran setelah perubahan, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp21.682.956.696,39 yang ditutupi dengan pembiayaan sebesar Rp78.400.444.754,53, menghasilkan SiLPA sebesar Rp.56.717.488.058.14. Neraca per 31 Desember 2022 mencatat aset sebesar Rp2.402.226.072.184,84, kewajiban sebesar Rp6.449.490.256,19, dan ekuitas sebesar Rp2.395.776.581.919,65. Laporan Operasional mencatat surplus senilai Rp116.509.838.609,37. Laporan Arus Kas menyajikan saldo akhir kas sebesar Rp56.717.488.058,14. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan ekuitas sampai dengan 31 Desember tahun 2022 dibandingkan dengan ekuitas awal. Catatan atas laporan keuangan memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(-)

(-)